 |
| Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat pertemuan BKSAP DPR RI dengan Besar Iran untuk Indonesia Mohamad Azad, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Foto : Tari/Man/Tempo) © 2022 Infosatu.co.id |
BALI, Infosatu.co.id - Terkait Proposal yang ditawarkan parlemen negara-negara Eropa mengenai perang Rusia Ukraina, Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat RI menolak proposal resolusi tersebut. Proposal itu diajukan sebagai rancangan resolusi emergency item dalam sidang parlemen sedunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, 20-24 Maret 2022.
Ketua Badan Kerja sama Antar Parlemen DPR, Fadli Zon, mengatakan sebagian anggota IPU menilai proposal resolusi yang diajukan parlemen Eropa terlalu keras dan menghakimi Rusia. Sementara sikap Indonesia dalam hal ini kurang lebih sama, yakni mengharapkan parlemen mempunyai peran menjembatani dan mencari solusi dari konflik Rusia dan Ukraina.
“Bukan sekadar menyerang salah satu pihak, karena itu tidak ada menyelesaikan masalah,” ucap Fadli usai pembukaan pertemuan Grup ASEAN + 3, di Bali International Convention Center, Ahad, 20 Maret 2022. Tiga negara mitra ASEAN dalam pertemuan grup itu adalah Korea Selatan, Cina, dan Jepang.
Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra itu, delegasi Indonesia tetap mengusulkan emergency item tentang perang Rusia Ukraina, tapi dari sisi peran parlemen. Prinsipnya adalah memformulasikan peran parlemen dalam menjembatani konflik yang sedang terjadi. Indonesia, kata dia, berniat berbicara dengan kedua parlemen untuk mencari solusi damai.
“Jika diperlukan dibuat semacam task force, komite ad hoc untuk bicara ke parlemen Rusia maupun Ukraina. Itu yang kami usulkan,” dia menuturkan.
Fadli membenarkan, delegasi parlemen kedua negara tidak hadir dalam sidang IPU 2022, baik secara langsung maupun daring. Ia menduga, Ukraina tidak dapat hadir karena sedang mengalami kesulitan akibat perang. Sedangkan Rusia menganggap salah satu anggota Komite Eksekutif IPU pernah melontarkan pernyataan sepihak.
Proposal resolusi versi Indonesia, ucap Fadli, telah disepakati oleh grup ASEAN + 3 untuk selanjutnya dibawa ke pertemuan tingkat grup Asia-Pasifik. Selanjutnya, jika kembali disetujui, proposal itu akan didaftarkan pada emergency item IPU. Ia mengimbuhkan, Indonesia juga mendapat dukungan ASEAN +3 untuk menjadi anggota Drafting Committee on Emergency Item IPU mewakili Asia-Pasifik, termasuk untuk membahas resolusi konflik Rusia-Ukraina.
“Emergency item yang kami sampaikan ialah bagaimana mencari solusi, bukan menambah penghakiman terhadap salah satu pihak, tapi kemudian tidak ada solusi,” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus, setelah membuka pertemuan grup ASEAN+3 menimpali, emergency item versi Indonesia berjudul ‘The Role of Parliament in Supporting Peaceful Solution to Russian and Ukrainian Conflict.’ Dia menjelaskan, tujuan emergency item itu adalah meningkatkan solidaritas parlemen melalui diplomasi yang efektif dalam menangani konflik yang mengancam perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia di seluruh dunia.
Sama seperti Fadli, politikus Partai Golkar ini menyatakan sikap Indonesia dalam krisis Rusia dan Ukrania adalah menawarkan solusi, dan tidak bersikap memihak ke salah satu negara. Dia berdalih, sikap keberpihakan tidak baik bagi Indonesia secara politik, sebab Indonesia bersahabat dengan Ukraina maupun Rusia.
“Dalam konteks menjaga perdamaian dunia, kita sebagai negara nonblok harus melihat situasi ini. Jangan sampai geopolitik ini berpengaruh pada geostrategi kita.”
Masyarakat sempat mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia yang tidak tegas menanggapi invasi Rusia ke Ukrania. Pada 24 Februari 2022 atau sesaat setelah militer Rusia memasuki Ukraina, Presiden Joko Widoo melalui akun Twitter miliknya hanya mencuitkan, “Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia.”
Indonesia juga ikut tidak menjadi co-sponsor rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Namun akhirnya, pada awal Maret lalu Indonesia menandatangani resolusi Majelis Umum PBB yang menyesalkan agresi Rusia ke Ukranina.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana berpendapat, Indonesia memang sepatutnya tidak berpihak dalam masalah invasi Rusia ke Ukraina. Tujuannya agar Indonesia bisa tetap aktif menjalin kontak dengan berbagai pihak yang bertikai untuk menciptakan kedamaian.
Dalam konferensi pers Sabtu lalu, Presiden IPU Duarte Pacecho menegaskan, sidang IPU ke-144 akan membahas invasi Rusia ke Ukrania. Isu tersebut direncakan masuk dalam emergency item IPU.
“Tidak mungkin kita membicarakan berbagai isu lain di dunia, namun mengabaikan peristiwa yang tidak hanya mempengaruhi dua negara tapi juga seluruh dunia,” ujar anggota parlemen Portugal ini.
Selain membahas isu perang Rusia-Ukraina, sidang IPU ke-144 yang mengusung tema Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change ini juga akan mencari solusi untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, pandemi Covid-19, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), kesetaraan gender, demokrasi dan hak asasi manusia, serta perdamaian dunia.
Sidang IPU 2022 dihadiri oleh perwakilan parlemen dari 115 negara, 33 orang ketua parlemen, dan sekitar 1.000 orang anggota delegasi.
“Antusiasme ini membuktikan Indonesia adalah negara yang dipercaya dunia karena dianggap mampu, nyaman, serta aman dalam menyelenggarakan IPU,” kata Ketua DPR Puan Maharani.
Sumber: Tempo
Editor: Redaksi
