 |
| Ir. Julius Jems Tuuk anggota Komisi I DPRD Sulut. |
Menurut Tuuk, anggaran tersebut sangat fantastis.
"Anggaran DPRD ini sangat besar, pengalokasian anggaran yang 60 miliar per tahun, rakyat pasti bertanya tanya uang sebesar ini ada beking apa?," tutur Tuuk saat bersua dengan sejumlah wartawan, Sabtu (11/11/2017) lalu, saat pembahasan RAPBD TA 2018 antara komisi I DPRD Sulut dengan Sekretariat DPRD Sulut.
Dengan anggaran sebesar itu, bukan tidak mungkin akan menuai penilaian negatif dari masyarakat.
"Iya dong, gedung 100 miliar lebih, RKA 60 miliar sekian, rakyat akan bertanya apa yang dibuat oleh anggota dewan. Menurut saya wajar jika rakyat bertanya, toh itu uang rakyat," ucap dia.
Ditambahkan pula, fasilitas dan anggaran yang "wah" harus seimbang dengan penyelesaian problema yang dihadapi masyarakat.
"Seperti masalah sengketa tanah, masalah ganti rugi lahan kuwil, aspirasi sopir angkot, dan masih banyak lagi persoalan yang dihadapi masyarakat," ungkapnya.
Sebagai anggota dewan, dirinya malu terhadap masyarakat.
"Rakyat pasti bertanya anggota dewan ini ada beking apa? Rakyat tidak tahu dengan perda, masyarakat hanya bisa melihat bagaimana bisa menyelesaikan masalah," tegas politisi dari PDIP ini.
Terkait anggaran untuk DPRD ditambah pula dengan gedung megah dan fasilitas yang luar biasa, juga gaji anggota dewan yang sesuai PP 18 Tahun 2017 diharapkan bisa seimbang dengan realisasi penyerapan aspirasi masyarakat.
"DPRD hanya bisa menjawab itu dengan kinerja, dan bersinegritas dengan pemerintahan OD-SK," tandas Tuuk.
Penulis: Ferlyando Sandala
