Felly Runtuwene anggota DPRD Sulut. |
MANADO, Infosatu.co.id - Sektor pertanian sangat menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat, apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menekankan agar Sektor pertanian harus diprioritaskan.
Sayangnya, di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sektor pertanian tak mendapat dukungan anggaran tambahan, mengingat ada banyak program pertanian yang perlu mendapatkan anggaran tambahan.
Legislator DPRD Sulut, Felly Runtuwene mempertanyakan tidak ada perhatian dari Badan Anggaran (Banggar) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut yang tidak memasukan anggaran tambahan untuk Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Sulut.
“Harus ada tambahan anggaran untuk Dispertanak dalam APBD Perubahan iklim 2017, karena banyak program pertanian yang menyentuh langsung dengan kepentingan masyarakat,” ujar Felly.
Tempat terpisah, Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka mengatakan, terkait dalam APBD Perubahan seharusnya dilakukan berdasarkan skala prioritas, sehingga upaya memaksimalkan target capaian yang bermuara pada penurunan kemiskinan atau pemberdayaan hidup masyarakat banyak bisa berjalan efektif.
“Jika dalam “penataan ulang” APBD ditemui hal-hal janggal seperti ada SKPD tertentu yang programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat namun pada APBD-P terkesan tidak mendapatkan prioritas, maka patut dipertanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Ini akan berdampak negatif dalam pembangunan yang tidak sesuai harapan,” tukas Tumbelaka.
Diketahui, berbagai program di sektor pertanian yang menjadi prioritas dalam pemerintahan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (ODSK) diantaranya, pengembangan komoditi hortikultura seperti cabe, bawang merah dan tomat yang sering menyebabkan inflasi. Pengembangan pertanian organik yg bebas pestisida. Pengembangan kesehatan hewan antisipasi penyakit menular berbahaya seperti flu burung, hoc colera dan rabies.(Redaksi)