 |
| Ratusan massa yang tergabung dengan personil Lembaga Sulut Corruption Watch (SCW) demo di depan gedung KPK. |
MANADO, ManadoPost.co.id - Lembaga Sulut Corruption Watch (SCW) menyebutkan kalau di beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara (Sulut) menjadi sarang Korupsi. Pasalnya, hampir disetiap proyek yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota tidak ada yang benar dikerjakan, baik dari kualitas pekerjaan maupun spesifikasinya. Ada juga dana sertifikasi guru dan bencana alam yang tidak transparan sehingga terindikasi adanya korupsi. Demikian dikatakan Marville Rondonuwu didampingi Darwis Saselah, Stenny Palantung, Minggu (09/07/2017) personil Lembaga Sulut Corruption Watch (SCW) belum lama ini juga melakukan demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami atas nama masyarakat anti Korupsi Sulut, Lembaga SCW meminta KPK segara mengusut siapapun pejabat di Kabupaten/Kota di Sulut termasuk Bupati Minahasa Utara (Minut) yang terindikasi lakukan korupsi,"tegasnya.
Disamping itu, Ketua Umum Lembaga Sulut Corruption Watch (SCW), Novie Ngangi mengharapkan adanya ketegasan dari KPK dengan adanya dugaan kasus-kasus korupsi yang berbandrol miliyar dan uang korupsi diperkirakan sudah mencapai trliliun di Sulut.
"KPK harus turun di Sulut dan periksa setiap petinggi pejabat di Kabupaten/Kota yang terindikasi lakukan korupsi, jangan hanya didiamkan, karena saya tafsirkan uang rakyat yang di korupsi oleh petinggi pejabat Daerah sudah capai triliun rupiah,"tukas Ngangi.
Ratusan massa yang tergabung dengan personil Lembaga Sulut Corruption Watch (SCW) demo di depan gedung KPK.
Sebelumnya ratusan massa Lembaga Sulut Corruption Watch (SCW) mendatangi dan melakukan orasi di Gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Jalan HR. Rasunasahid, Jakarta, Jumat (07/07/2017). Selain membentangkan spanduk dan baliho yang bertuliskan dugaan kasus korupsi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mereka juga menuntut KPK segera periksa Bupati Minahasa Utara atas dugaan korupsi.
Aksi demo dilakukan mulai pukul 14.00. Wib. Ratusan massa SCW datang dengan berbagai atribut dan pengeras suara dengan mengendarai beberapa buah bus metro mini. Setiba di halaman gedung KPK, selain membentangkan beberapa baliho yang berisi hujatan, mereka juga melakukan orasi dengan menggunakan alat pengeras suara.
Beberapa alat peraga yang dipajangkan bertululiskan, “Save KPK, tangkap dan adili koruptor, Sementara ada juga alat peraga yang memuat tulisan cinta Sulawesi Utara lawan korupsi, dana bencana Kabupaten Minahasa Utara dengan tulisan, “Segera periksa Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan”.
Di samping itu, SCW juga membacakan dan membagikan beberapa tuntutan di antaranya, meminta KPK memeriksa Pejabat di Kabupaten/Kota Sulawesi diduga terkait korupsi diantaranya: DUGAAN KORUPSI DANA BENCANA SIAP PAKAI PROYEK PEMECAH OMBAK THN 2016 DENGAN ANGGARAN 15.2 MILYAR, DUGAAN KORUPSI DANA SERTIFIKASI GURU PADA TAHUN 2014-2015 DENGAN ANGGARAN 48 MILYAR, DUGAAN KORUPSI PEMBENGKAKAN ANGGARAN APBD TALAUD TAHUN 2015 MENCAPAI 33 MILYAR, DUGAAN KORUPSI BANTUAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENANGANAN BENCANA BANJIR KOTA MANADO THN 2014-2015 DENGAN ANGGARAN 200 MILYAR, DUGAAN KORUPSI PEMBEBASAN LAHAN BANDARA & PEMBANGUNAN BANDARA PIHISE DI KAB.KEP.SITARO DENGAN ANGGARAN RATUSAN MILYAR, DUGAAN KORUPSI PENGEMBANGAN PROYEK SPAM (SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM) DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA/KEMENTERIAN PUPR SEJAK THN 2011-2016 DENGAN ANGGARAN RATUSAN MILYAR.
“Kami atas nama masyarakat anti Korupsi Sulawesi Utara, Lembaga Sulut Corruption Watch (SCW) meminta KPK segara mengusut siapapun pejabat di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara termasuk Bupati Minahasa Utara yang terindikasi korupsi. Jika KPK tidak melanjuti tuntutan ini, maka kami akan datang dengan massa yang lebih besar lagi,’’teriak Marville Rondonuwu, Koordinator lapangan aksi (Korlap) dan Orator Darwis Saselah, Stenny Palntung.
Usai melakukan orasi, sekitar pukul 16.00 Wib, kemudian massa membubarkan diri dengan damai dengan dikawal aparat kepolisian.
Penulis: Redaksi
