 |
| ilustrasi. |
SITARO, ManadoPost.co.id - Dari hasil peninjauan lapangan Panitian Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bebali Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro (23/05/2017) mendapatkan 90% temuan dalam program-program kegiatan SKPD-SKPD.
Dimana realisasi penggunaan anggaran terhadap kegiatan tidak mencapai 90% sehingga Pansus merekomendasikan untuk memanggil dan meminta klarifikasi terhadap SKPD-SKPD tersebut yang diduga ada permasalahan dilapangan ketika program kegiatan SKPD dijalankan dan atau ada permasalahan pengelolaan anggaran kegiatan.
Sekretaris Pansus LKPJ Fraksi Partai Golkar, Woldewin Sasue, SIP mengatakan Pansus telah selesai melakukan peninjauan lapangan saat ini sudah melaksanakan rapat pansus terkait dengan beberapa temuan dilapangan sebagai klarifikasi kepada SKPD-SKPD yang bertanggungjawab atas program kegiatan tersebut.
"Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2007 Pansus hanyalah memberikan catatan-catatan strategis dan saran pendapat serta rekomendasi kepada kepala daerah, jadi seperti itu saja tindak lanjutnya jadi check and balance. Yang perlu diketahui SKPD yang menjadi atensi yaitu Dinas PU Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Kelautan Perikanan dan Perhubungan, Inspekorat" urai Sasue.
Senada yang disampaikan, Ketua Pansus LKPJ Fraksi Gardenas, Judson Kalibato, S.Th, program kegiatan yang ada di SKPD-SKPD ada puluhan dimana ada beberapa program kegiatan di SKPD-SKPD tersebut, ada yang tidak capai realisasi 90 % hal ini yang kita crosscheck. Setelah membaca LKPJ mengenai permasalahanya apa?, kemudian untuk memperbaikinya itu seperti apa?, kenapa sampai tidak tercapai realisasi tersebut?. Dari Pansus meminta klarifikasi dari SKPD-SKPD yang program kegiatannya dalam realisasi tidak mencapai 90%.
"SKPD-SKPD itu yang akan dipangil untuk menjelaskan dan memintai jawaban klarifikasi nanti dalam waktu dekat ini. SKPD-SKPD yang program kegiatannya dalam realisasi tidak mencapai 90% akan diundang sesuai dengan temuan yang dilapangan seperti apa dan apakah mereka dapat mempertanggungjawabkan program mereka kita lihat nanti," tuturnya.
Lanjutnya, rata-rata proyeksi anggaran dalam program-program SKPD akan dipanggil yang anggarannya cukup besar disetiap SKPD dan setelah kami melihat dilapangan ada catatan-catatan khusus yang perlu kami klarifikasi dengan setiap SKPD yang ada termasuk didalamnya 2 SKPD yang banyak temuannya Dinas PU dan Dinas Pendidikan.
"Untuk Dinas Kesehatan ketika melihat dilapangan tidak ada catatan yang khusus. Untuk Dinas PU ada proyek SPAM yang perlu kami klarifikasikan nanti hasil keputusannya pada rapat nanti,"pungkasnya.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK), Dr Jerry Massie Ph.D meminta, Badan Pemeriksa Keuangan atau Komisi Pemerantas Korupsiuntuk melakukan audit terhadap SKPD-SKPD yang menjadi atensi Pansus LKPJ Sitaro.
"Ini sudah termasuk temuan yang sangat jarang didapati di Kaupaten manapun, karena hampir semua SKPD-SKPD di Sitaro ada didapati temuan dari Pansus LKPJ. Untuk itu saya berharap ada tindakan serius dari pihak BPK dan KPK," tandasnya.
Penulis: Redaksi
